Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, seringkali tidak berdasarkan pada basis pengetahuan dan data yang akurat. Situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. Hal ini disampaikan oleh Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane, S.Sos, MAP selepas penandatanganan MOA dengan Dekan FISIP UNPAD yang diwakili oleh Ida Widianingsih, S.IP, MA. Ph.D yang merupakan Wakil Dekan FISIP UNPAD, Jumat (29\/10\/2022).<\/p>\n
Selepas penandatanganan dilanjutkan kuliah umum dengan tema \u201cEvidence-Based Policy Dalam Kebijakan Publik Daerah di Indonesia\u201d di Auditorium UISU. Samsul Bahri Pane Sos. MAP mengatakan bahwa penandatanganan MOA antara Fisip UISU\u00a0 dengan Fisip UNPAD merupakan tindak lanjut MoU antara Rektor UISU dengan Rektor UNPAD yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu.<\/p>\n
Pada kuliah umum tersebut, Samsul Bahri Pane dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kuliah umum sengaja mengangkat eema \u2018Evidence-Based Policy Dalam Kebijakan Publik Daerah di Indonesia\u2019 untuk menjelaskan bahwa kebijakan publik perlu dirumuskan secara berkualitas dan mampu untuk menjawab tantangan rill di masyarakat pada saat ini. \u201cMeski kenyataannya seringkali menjadi hal yang sangat kompleks dan tidak sesuai dengan
\ntujuan yang diharapkan. Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah seringkali tidak berdasarkan pada basis pengetahuan dan data yang akurat,\u201d ungkap Samsul.<\/p>\n
Situasi ini, kata mantan aktifis tahun 1998 tersebut, menyebabkan kebijakan yang diambil oleh\u00a0pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. Ini tak lain karena proses yang dilakukan pada tahap penyusunan tidak didasarkan pada kebijakan berbasis bukti yang kuat. Padahal, sambung Ketua SMPT tahun 1998 ini, kebijakan berbasis bukti merupakan pondasi kuat yang harus dibangun untuk menghasilkan kebijakan publik.<\/p>\n
Ia melanjutkan aktifitas akademisi kampus, merupakan analis yang berperan aktif memberikan alternatif pilihan. Oleh sebab itu, akademisi dituntut untuk mengubah cara pandang terkait persoalan publik. Konsep kebijakan publik berbasis bukti menekankan pada pencapaian kinerja dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
\n\u201cIndonesia sebagai negara yang berkembang, intelektual kampus harus dapat menjalankan kebijakan berbasis bukti sebagaimana negara-negara maju di dunia. Karena kebijakan berbasis bukti merupakan kebijakan yang menggunakan hasil penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai program sesuai tahapan proses kebijakan di setiap cabang pemerintah,\u201dsebutnya.<\/p>\n
Kebijakan berbasis bukti dapat dirumuskan dari data statistik dan administrasi, bukti basis penelitian, bukti basis dari masyarakat dan pemangku kepentingan serta bukti basis dari evaluasi. Dengan kebijakan berbasis bukti, maka kebijakan pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran, memperluas program inovasi dan meningkatkan akuntabilitas. Di era modern sekarang ini, kata Samsul, penerapan kebijakan berbasis bukti diharapkan dapat memperhatikan berbagai perspektif penting dalam penerapannya. Setidaknya ada tiga perspektif penting dalam penerapan kebijakan berbasis bukti yaitu pengetahuan politik, pengetahuan ilmiah
\ndan implementasi praktis. \u201cTantangan terbesar kita kedepan adalah bagaimana kita diharuskan menyediakan sumber daya
\nyang cukup untuk menjalankan kebijakan berbasis bukti,\u201d tandas Samsul.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, seringkali tidak berdasarkan pada basis pengetahuan dan data yang akurat. Situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. Hal ini disampaikan oleh Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane, S.Sos, MAP selepas penandatanganan MOA dengan Dekan FISIP UNPAD yang diwakili…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1563,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-my-campus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1562"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1564,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1562\/revisions\/1564"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fisip.uisu.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}